Banten-News | Health | Tangsel
Kota Tangerang Selatan salah satunya. Terhitung dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel tercatat ada 4 korban meninggal, 8 orang positif Covid-19, 144 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan 66 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Karena itu sesuai keputusan Walikota Tangsel No. 360/Kep.100-HUK/2020, tentang status tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Virus Disesase 2019, Kota Tangsel telah menyatakan status Tanggap Darurat sejak 19 Maret 2020 hingga April 2020 mendatang, dan akan ditinjau lagi sesuai dengan perkembangan di lapangan.
Tangsel menyiapkan anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 47 M, adapun sumber dana tersebut diambil dari dana tak terduga anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tangsel Tahun 2020.
“Anggaran kami siapkan 47 Miliar untuk Covid-19 dan semoga anggaran ini tidak terpakai semuanya. Dalam artian semoga Covid-19 ini segera membaik dan terkendali,” jelas Benyamin Davnie.
Menambahkan pernyataan Wakil Walikota, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Deden Deni membeberkan bahwa dana 47 miliar rupiah tersebut untuk penanggulangan wabah Covid-19 dengan estimasi waktu hingga 3 bulan ke depan.
Besaran dana yang disiapkan Kota Tangsel di atas cukup mengagetkan banyak pihak. Pasalnya alokasi dana tersebut melejit jauh di atas dana penanggulangan bencana yang dianggarkan Kota Tangerang yang hanya mengalokasi dana sebesar 8 Miliar Rupiah.
Sememtara Warga keluhkan jika pemanfaatan anggaran covid-19 menjadi bancakan dana kampanye terselubung. Berdasarkan informasi yang dihimpun harianpelita Warga juga harus membayar saat rumahnya mendapatkan penyemprotan desinfekan untuk mencegah wabah virus corona.
”Warga tidak pernah merasakan dan tadi rumah saya dan warga lain saya lihat hanya disemprot tipis cuma depan rumah,” gerutu Abi Sofyan ( 49 tahun) warga Serua, Kecamatan Ciputat, kepada wartawan, Jumat (27/3/2020).
”Itupun di pintain duit dengan bahasa seikhlasnya tapi warga dengan sangat susah dan ekonomi terpuruk, ditambah keadaan ini warga masih memberikan minimal 10 ribu rupiah. Harusnya memang petugas yg melaksanakan penyemprotan sampaikan tidak ada pungutan,” tambah Abi Sofyan.
Masih kata Abi Sofyan, kena wabah Corona saja rakyat susah banget ekonominya ditambah lagi keadaan wabah begini keluar gak keluar bingung nyari duit halal.
”Pasar tutup sembako mencekik leher uang gak punya; anak bini menangis kelaparan, apa yang terjadi, di pikiran mereka (pejabat) untuk menyelamatkan keluarga di Tangsel,” keluh Abi Sofyan.
Hal sama di sampaikan Suhatono alias Alif (35 tahun) warga Pamulang. Menurutnya , Dana, 47, miliar rupiah bukanlah sedikit mestinya bisa membantu warga dan Jangan sampai menambah gemuk oknum pejabat pembuat kebijakan di Tangsel lalu bermain-main dengan dana sebesar ini, kita lihat belum adanya web informasi sebaran covid-19 di Tangsel yang betul betul update ini bukti keterlambatan Pemkot Tangsel,” ujarnya.
Dirinya pun keluhkan adanya ajang pemanfaatan anggaran covid-19 hingga prioritas kampanye.
”Memang tahapan pilkada diundur karena merebaknya wabah covid-19 tapi ingat juga, ini bukan menuduh lho, tapi antisipasi karena incumben ikut dalam pencalonan pilkada 2020. Jadi, dana covid -19 ini harus benar-benar transparan dalam penggunaannya dan warga wajib waspada jangan sampai ada kasus alkes jilid 2,” imbuh Alif.
Berdasarkan laman resmi infocorona, bantenprov.go.id yang diperbaharui Selasa (24/3/2020), di Kota Tangerang juga terdapat 11 pasien positif Covid-19 dan satu pasien meninggal. Namun, menurut Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, anggaran yang disiapkan untuk penanganan bencana di Kota Tangerang hanya senilai 8 miliar rupiah saja.
“Semaksimal mungkin, sekarang kita punya dana penanganan bencana kalau tidak salah Rp 8 M. Dan semua kita optimalkan,” ungkap Arief, Senin (23/3/2020) lalu.
Tentu saja adanya perbedaan mencolok alokasi dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana ini menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan dari khalayak. Publik menilai besaran dana tersebut riskan untuk diselewengkan demi kepentingan Pilkada Tangsel 2020. Pasalnya setengah petahana Wakil Walikota Tangsel saat ini nyata-nyata akan maju sebagai Cawalkot Pilkada Tangsel 2020 sebagai kandidat petahana yang didukung oleh partai Golkar pimpinan Airin Rachmi Diany.
Kecurigaan warga beralasan sebab belum lama ini Walikota Airin dan wakil walikota Benyamin Davnie telah menjadi sorotan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan Gedung DPRD, yang dilaksanaan sejak 2015 sampai 2018 dengan 12 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 211,6 miliar.
Bahkan karena masalah tersebut, ANKER (Analisis Keuangan Rakyat) telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa keduanya. Sayangnya kasus ini belum rampung sebab tertutupi oleh mencuatnya wabah Covid-19 sekarang.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa KPK tidak boleh berhenti karena alasan wabah Corona yang melanda.
“Jangan ada alasan ada Corona, KPK tiarap. Sebetulnya saat ini KPK pura-pura ketakutan dengan Corona, hanya untuk menyimpan kasus-kasus besar seperti kasus KPU, yang saat ini KPK dihajar publik karena tidak bisa menangkap Harun Masiku, atau kasus Wakil Ketua DPR, A. Muhaimin Iskandar, yang sudah dipanggil KPK, lalu lenyap ditelan Corona. Kasus lain seperti Tangsel ini harus dilanjutkan bos,” Tutup Ucok Sky Khadafi. (HarianPelita/Diaz)
