Saturday, October 16, 2021
Home > News > Crime & Law > Tujuh Puluh Enam Tahun Merdeka, 76 Persen Lebih Tanah di Indonesia Dikuasai Asing

Tujuh Puluh Enam Tahun Merdeka, 76 Persen Lebih Tanah di Indonesia Dikuasai Asing


Banten-News | Crime & Law | Jakarta

Peringati hari Kemerdekaan RI, Relawan Jokowi bersama Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) akan membuka data kasus PERAMPASAN tanah yang terjadi hampir di seluruh Provinsi di wilayahi NKRI. Ketua FKMTI SK Budiardjo menjelaskan, pengungkapan kasus perampasan tanah sengaja digelar menjelang HUT Kemerdekaan NKRI ke-76. Tujuannya agar para penyelenggara negara menjalankan tugasnya seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 45 jelas dinyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Menurut Budiardjo, perampasan tanah adalah bentuk penjajahan yang nyata dan terjadi hingga kini. “Tugas penyelenggara negara  seharusnya mencegah perampasan hak  tanah rakyat , melindungi segenap bangsa seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD45. Bukan sebaliknya melindungi mafia perampas tanah anti Pancasila yang merusak persatuan bangsa” ujarnya.

Penguasaan tanah di NKRI oleh Asing ini pernah diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud juga menantang untuk membuka data siapa pihak yang telah mengobral-obral sekitar 70 persen tanah di Indonesia saat itu. Menurut Budi, pengungkapan kasus perampasan tanah diberbagai daerah melalui serial zooming akan bisa menguak tabir, kenapa bisa terjadi perampasan, mengapa korban perampasan kesulitan mendapatkan hak tanah mereka.

Budi menegaskan konflik pertahanan ada 2 jenis, SENGKETA dan PERAMPASAN. Dalam SENGKETA TANAH, ada beberapa pihak yang punya hubungan bisnis atau pun sebagai ahli waris. Perampasan tanah, mafia tanah
bisa menguasai dan menerbitkan hak baru diatas tanah orang lain tanpa pernah membelinya.

“Cara inilah yang dilakukan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah rakyat dan terjadi secara masif di seluruh tanah air dan kita akan ungkap semua itu dalam serial zooming,” tandas Budi.

Budi mencontokan, meski sudah ada perintah Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah, namun seorang Camat di Provinsi Banten (Camat Serpong Mursinah-red) saat menjabat pun berani mengabaikan surat dari 2 kementerian, Komnas HAM dan putusan pengadilan yang sudah inkrah di Mahkamah Agung. Padahal, Camat tersebut hanya diperintahkan untuk menulis sesuai fakta hukum bahwa tidak ada catatan jual beli di atas tanah girik C-913 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong. Di atas tanah tersebut telah terbit SHGB tanpa proses jual beli yang SAH dan bahkan BPN Kota Tangsel sendiri secara tertulis sudah mengatakan bahwa warkah SHGB tersebut BELUM DITEMUKAN.

“Kasus perampasan tanah Pak Rusli di Serponh ini jadi salah satu contoh, penegakkan hukum tidak berpihak kepada korban. Camat Serpong tidak menjalankan putusan pengadilan yang sudah inkrah untuk membuat pernyataan tertulis tidak ada catatan jual beli di atas girik C-913 seluas 2,5 hektar. Sudah ada surat dari kementerian PAN, kemendagri. Kenapa  Camat Serpong berani melawan. Siapa yang dibela Camat Serpong ???”, tandasnya.

Sedangkan Ketua Relawan WLJ (Wira Lentera Jiwa) Yanes Yoshua Ketua Relawan WLJ (Wira Lentera Jiwa – We Love Jokowi ) Yanes Yosua menjelaskan saat ini Indonesia dalam keadaan DARURAT AGRARIA. Karena itu, dia mendukung kebijakan presiden untuk melakukan REFORMASI AGRARIA dan perintah Kapolri untuk memberantas mafia tanah dan BEKING-BEKINGNYA. Menurut Yanes, banyak rakyat yang jadi korban perampasan tanah tapi diabaikan laporan pengaduannya oleh instansi terkait.

Yanes mencontohkan berlarutnya kasus perampasan tanah di Kotmobagu milik Guru Besar IPB di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sulut sejak 4 tahun lalu. Buktinya pun sangat jelas, Sertifikat yang diterbitkan di atas tanah Guru besar IPB itu pun sudah DIBATALKAN.

“Saya selaku relawan Jokowi sejak tahun 2013 mengingatkan Pak Jokowi agar memperhatikan nasib korban perampasan tanah. Jangan sampai di akhir periods ke-2 ini, perintah presiden untuk selesaikan perampasan tanah nol besar karena tidak dikalahkan oleh aparat negara. Saya kasih contoh, Guru besar IPB, yang bertugas mencerdaskan bangsa, tapi kasus perampasan tanahnya sudah 4 tahun tapi tak kunjung tuntas. Kapolda nya juga sudah berganti-ganti. Saya minta dengan hormat, Pak Kapolri Jendral Listyo yang saya segani untuk memperhatikan kasus ini. Selesaikan lah dalam tahun ini, setidaknya satu, dua kasus perampasan tanah”, tegasnya. (Foto & Article dari MBC- BTL)

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *