Monday, September 27, 2021
Home > News > Democracy > Tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta Sepakat TOLAK Hak Interpelasi PDI Perjuangan Dan PSI

Tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta Sepakat TOLAK Hak Interpelasi PDI Perjuangan Dan PSI


Banten-News | Democracy | Jakarta

Tujuh Fraksi partai Politik di DPRD DKI Jakarta, antara lain, Fraksi Gerindra, PKS, Nasdem, Golkar, Demokrat, PAN dan PPP Sepakat untuk MENOLAK hak Interpelasi atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana gelaran Balap mobil Formula E pada Juni 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh M. Taufik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi partai Gerindra, Jum’at (27/8/2021).

Kesepakatan ketujuh fraksi tersebut menurut M. Taufik, setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta pada Kamis (26/8/2021) malam.

“Jadi Tujuh fraksi Sepakat untuk Menolak dan tidak ikut hak interpelasi yang diusung oleh fraksi PDIP dan PSI,” kata M. Taufik, Jum’at (27/8/2021) siang.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta tersebut mengatakan, dalam pertemuan dengan 7 fraksi tersebut, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara pada tahun 2022 mendatang.

Ditambahkan M. Taufik, saat ini perekonomian di DKI Jakarta masih dalam kondisi terpuruk sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa ajang balapan mobil Formula E sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa DKI Jakarta saat ini dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal.

“Formula E salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi DKI Jakarta, karena itu akan menumbuhkan kepercayaan (negara) luar kepada kita,” tandas M. Taufik.

Beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut diantaranya, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari, Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto. Ketua Fraksi PKS M.Taufiq Zoelkifli, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani dan Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.

Seperti diketahui, Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta diajukan oleh dua Fraksi yaitu Fraksi PDIP dan PSI, hak Interpelasi diajukan berkaitan dengan rencana digelarnya program balap mobil Formula E yang secara resmi telah diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis (26/8/2021). Dan pengajuan hak Interpelasi tersebut telah ditandatangani oleh 33 anggota Dewan dari Fraksi PDIP dan juga PSI, yaitu 25 anggota Fraksi PDI Perjuangan dan 8 anggota Fraksi PSI.

Inisiator pengajuan Hak Interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Ima Mahdiah, mengatakan, interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E. Dia mengatakan, pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah tersebut.

“Kami selama ini tidak pernah mendapat kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi. Rapat di mana pun, kami tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI,” kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Ima Mahdiah Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan, salah satu ketidakjelasan program balapan mobil Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tidak pernah ditampilkan ke publik. Bahkan, kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E tersebut.

“Komisi E kami rapat mengenai Formula E, kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini tidak pernah diberikan jawaban yang memuaskan,” tutur Ima Mahdiah.

Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai memorandum of understanding (MoU) Formula E. Itulah sebabnya, kata Ima, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PSI solid mengajukan Hak Interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas.(BTL)

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *