Thursday, December 12, 2019
Home > News > Crime & Law > Survei Integritas KPK, Banten Urutan Ke-5 Terendah

Survei Integritas KPK, Banten Urutan Ke-5 Terendah


Banten-News | Crime & Law | Serang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis survei penilaian integritas (SPI) 2018. Hasilnya, lembaga anti rasuah itu menempatkan Provinsi Banten pada urutan ke lima terbawah untuk kategori Pemerintah Provinsi.

Dalam keterangannya, untuk SPI 2018 dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS).Survei dikerjakan selama satu tahun terhitung sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Adapun metode survei yang digunakan melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak.

Hasil survei itu ditampilkan KPK dengan skala 0-100. Semakin tinggi angka indeksnya maka menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik.

Adapun hasil penilaian untuk Pemprov Banten adalah sebesar 65,88. Banten masuk pada peringkat lima terbawah setelah Pemprov Riau dengan 62,33, Pemprov Sulawesi Selatan 63,85, Pemprov Jambi 63,87 dan Pemprov Aceh 64,24. Adapun yang meraih nilai terbaik adalah Pemprov Jawa Tengah dengan nilai 78,26.

Sementara itu, untuk kategori kementerian/lembaga, Kementerian Kesehatan mendapat nilai terbaik dengan 74,75. Sedangkan yang terendah adalah Mahkamah Agung dengan 61,11.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku, belum melihat secara utuh hasil survei tersebut. Dia ingin mengetahui apakah survei tersebut merupakan produk terbaru atau masih sama dengan yang sebelumnya pernah dirilis.

“Saya belum baca. Artinya dulu kan waktu pernyataan yang lama, kalau kita termasuk kaya Sumatera Utara, begitu saya tanya itu cerita kapan. Saya belum di sini (menjabat sebagai gubernur-red),” ujarnya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis, 3Oktober 2019.

Mantan Walikota Tangerang dua periode itu menuturkan, dirinya tak memersalahkan hasil survei tersebut karena bisa dijadikan bahan introspeksi. Namun dia memastikan jika apa yang telah disarankan dan diminta KPK selama dilakukan.

“Artinya pembinaan dari KPK sudah sejak 2017 dan menurut catatan kita apa yang diminta KPK sudah kita lanjutkan. Seperti sistem anggaran, malah dapat penghargaan terbaik penganggaran kita. Begitu juga pemberantasan korupsi, itu juga sudah kita lakukan,” katanya.

Hasil survei ini juga, kata Wahidin, sudah ia tanyakan kepada pihak BPS karena survei dilakukan atas kerja sama BPS dengan KPK.Dari informasi yang ia dapat, survei ini bukan hanya mengambil variabel pegawai yang ada di pemprov tapi juga kabupaten/kota seperti.

“Sebenarnya banyak, termasuk pelayanan kesehatan, termasuk KTP, termasuk perizinan, termasuk LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Kalau dilihat disinikan yang diteliti bukan pemda provinsi, termasuk pelayanan yang ada di kabupaten/kota. Saya tidak butuh pembelaan tapi klarifikasi yang dimaksud survei ini adalah pemerintahan se-Banten itu,” ungkapnya. (K6)

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close