Friday, October 22, 2021
Home > Life > Art & Culture > RESENSI BUKU: RAKYAT MENAMPAR MUKA, TAPI KOK MASIH BEBAL

RESENSI BUKU: RAKYAT MENAMPAR MUKA, TAPI KOK MASIH BEBAL


Banten-News | Art & Culture | Jakarta

BUKU M. Rizal Fadillah berjudul “RAKYAT MENAMPAR MUKA” yang ditulis secara harian mulai 31 Januari 2021 sampai 21 Juni 2021 yang ditebitkan Lekkas Bandung pada Juni 2021 sangat menarik.

Rizal adalah penulis produktif dan menjadi tokoh penting saat ini dalam hal analisa subtansi kritik intelektualnya.  Ia memahami konteks kekinian yang terjadi. Analisa dia sederhana namun tajam menggigit. Sehingga saya melihat ia adalah pengamat kebangsaan yang mumpuni.

Kajian tulisan dia enak disimak. Teori kebangsaan yang disampaikan memberikan pencerahan yang luar biasa.

Dalam buku “RAKYAT MENAMPAR MUKA” pengantar yang disampaikan Rizal Ramli menulis bahwa dengan dimaksud judul buku itu arahnya sudah pasti ke Jokowi yang telah menyatakan pendorongnya sebagai “menampar muka saya” Rakyat menampar muka, tentu yang dimaksud oleh penulis buku ini adalah bahwa rakyat mengkritisi perilaku budaya, hukum, keagamaan, ekonomi atau politik yang dinilai keluar dari rel aturan yang ada.

“Bisa melanggar etika bernegara bisa juga berhubungan dengan penyelenggaraan negara yang keliru atau tak mampu. Kesannya Pemerintah hanya memikirkan diri dan kroninya saja bukan kepentingan rakyat. Saya pernah ingatkan di masa pandemi ini Pemerintah Jokowi agar menghentikan rencana pembangunan proyek proyek besar termasuk pemindahan ibukota baru,” tulisa Rizal.

Rizal juga menuliskan bahwa dengan menunda alokasi dana untuk hal-hal yang dinilai tidak mendesak. Prioritaskan pada tiga sektor saja, yaitu kesehatan untuk menanggulangi pandemi, pangan khususnya pertanian, dan peningkatan daya beli masyarakat.

“Jadikan kasus pandemi sebagai momentum memperkuat ketahanan domestik. Impor di minimalisasi. Rezim impor hanya berefek pada kesengsaraan rakyat. Negara ini sudah lampu merah. Kondisi ekonomi sangat nyungsep. Di tengah investasi yang tidak mencapai target bahkan dapat dikatakan macet justru tenaga kerja asing khususnya dari China datang membanjiri dan nyaris tanpa kendali. Terkesan Pemerintah menutupi berapa jumlah TKA yang sudah masuk atau ditargetkan untuk masuk,” jelasnya.

Masih kata Rizal Ramli bahwa di depan sudah terbuka kerawanan sosial yang dapat berujung konflik sebagai akibat diskriminasi perlakuan dan pendapatan antara tenaga kerja pribumi dengan tenaga kerja asal China tersebut. Dari aspek keuangan negara Jokowi menambah predikat pada pemerintahannya.

“Di samping rezim impor dan rezim investasi juga menjadi rezim pengutang. Akhir Desember 2020 utang pemerintah mencapai Rp. 6.074,56 Triliun, naik tajam dibandingkan akhir Desember 2019 sebesar Rp. 4.778 Triliun. Dalam satu tahun utang bertambah Rp. 1.296,56 Triliun. Audit BPK mengenai laporan keuangan Pemerintah Pusat selama tahun 2020 telah menimbulkan kekhawatiran. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. Menurut BPK Pemerintah dikhawatirkan tidak akan mampu untuk melakukan pembayaran,” ujarnya Rizal.

Rizal  juga memaparkan data pendapatan negara dan hibah tahun lalu sebesar Rp. 1.647,78 Trilyun atau 96,93 % dari anggaran, sementara realisasi belanja negara tahun lalu sebesar Rp. 2.595,48 Triliun atau mencapai 94,75 % dari anggaran. Hal ini membuat defisit anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 947, 70 Triliun atau 6,14 % dari PDB. Sementara rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 % melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 %-6,8 vii % dan rekomendasi IMF 7%-19% serta rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 % melampau rekomendasi IDR 92%- 167% dan rekomendasi IMF 90%-150%. Sayangnya indikator yang sering dipakai oleh para pejabat pembela rezim utang hanya semata rasio Debt/GDP sehingga menjadi bias atau menyesatkan.

“Meninabobokan rakyat. Agar tergambar kondisi sebenarnya yang nyata dan mengerikan seharusnya digunakan indikator yang lebih penting yaitu rasio Debt Service/Export, Debt Service penerimaan, Primary Balance. Melihat kondisi di atas, maka wajar jika rakyat sudah harus menampar muka penguasa,” bebernya.

Bagi Rizal Ramli kumpulan tulisan dalam buku “RAKYAT MENAMPAR MUKA” ini menjadi tanda-tanda dari penamparan tersebut. Akan tetapi dilihat dari substansi kritikan yang ditulis M Rizal Fadillah saya menilai masih dalam batas kritik konstruktif. Tulisan-tulisannya sangat cair, faktual, dan enak dibaca. Pemerintahan Jokowi cenderung semakin otoriter, benar-benar dirasakan. Demokrasi terancam oleh praktik oligarkhi dan kleptokrasi. Kenyataannya pemilik modal itu yang mengendalikan dan memainkan peranan penting.

Dalam tulisan pada 17 Februari 2021 berjudul “JOKOWI LENGSER SEBELUM 2024 BANGSA SELAMAT” Pemilu 2024 yang didasarkan pada niat buruk, akan menjadi Pemilu paling kacau, paling brutal, dan paling curang dalam sejarah. Bukan demokrasi yang ditampilkan tetapi mobokrasi. Para gerombolan yang bertarung dan saling memangsa. Semua kondisi buruk Pemilu 2024 dapat terelakkan jika Pemerintahan Jokowi lengser sebelum tahun 2024. Jokowi mengundurkan diri atau dimakzulkan secara konstitusional. (hal 37).

Tulisan Rizal Fadillah memang membuka cakrawala intelektual dalam politik hari ini berbeda jauh dari sepuluh bahkan dua puluh tahun yang lalu. Gambaran yang diulas Rizal memiliki kualitas tinggi dapat dipercaya dengan penuh kebebasan (freedom) bersuara mendukung hak berpendapat.

Prinsip-prinsip analisa politik Rizal mencoba meletakkannya dalam porsi yang tepat pada pada garis lurus yang ideal.

Dalam Tulisan terkait TP3 Rizal menulis dengan tajam bahwa saat, TP3 saat bertemu dengan Presiden di Istana bukan rekonsiliasi atau negoisasi atas sebuah kasus melainkan “warning” agar 98 Pemerintah serius, obyektif, transparan dalam penegakan hukum atas pembunuhan sadis enam syuhada laskar FPI tersebut. Negoisasi hanya berlaku dalam keterkaitan dengan pembebasan aktivis dan ulama yang secara “unlawful” telah dipenjara serta merealisasikan komitmen untuk membangun kehidupan demokrasi yang berkeadaban, berkerakyatan, dan berkeumatan. Bukan demokrasi kepura-puraan dan pengabaian HAM. Bermain-main dalam kasus kejahatan kemanusiaan bukan saja akan menjadi “the story that continues to be long tails” tetapi juga pilihan “political suicide” bagi rezim sendiri. Tentu ini adalah pilihan yang keliru dan sangat bodoh. (hal 98.)

Buku ini juga membawa hawa segar atas analisanya soal Pilkada, Oligarkhi kekuasaan Rizal membedah  bahwa oligarki istana terus bergerak. Gibran digadang-gadang untuk menjabat Gubernur DKI pada Pilkada serentak 2024. Bahkan ada yang mewacanakan dan memainkannya untuk ikut Pilpres juga. Politik dinasti yang dibangun untuk menjadi warna budaya politik Indonesia kontemporer. Duduk di atas meja adalah pencitraan bahwa Gibran lebih tinggi dari siapapun. Maklum anak raja. Menteri adalah bawahan “ayahku” karenanya tidak masalah bahwa Walikota tidak menghormati Menteri. Pencitraan? mungkin juga, karena persis sang ayah pola dan cara untuk mendapat dukungan politik dilakukan melalui pencitraan yang sebenarnya adalah kepalsuan. (hal 140)

Secara khusus  Rizal juga membeda kegelisahan adanya TKA Cina yang makin ramai. Dalam tulisan RAKYAT RESAH DAN GELISAH SOAL TKA CINA bahwa disebutkan sejak 2019 hingga kini telah 1238 penerbangan ke berbagai bandara mengangkut TKA Cina. Ditambah 933 kapal berlabuh membawa imigran Cina ke Indonesia. Berita ini memang masih perlu uji kesahihan baik benar diungkap oleh James Riyadi atau kebenaran fakta-fakta yang dimunculkan baik soal penerbangan, kapal laut, maupun jumlah TKA kini yang telah berjumlah 17 Juta orang. Meskipun demikian informasi ini tidak dapat begitu saja diabaikan, perlu respons Pemerintah maupun masyarakat atas gelombang kedatangan emigran Cina ini yang, jika benar, tentu sangat berbahaya. Infiltrasi hingga invasi bisa terjadi. Aneksasi hingga eliminasi bukan hal yang mustahil. Rakyat cukup lama resah dan gelisah dengan masifnya TKA Cina masuk dan bekerja di Indonesia. Mereka kebanyakan bukan berprofesi dengan keahlian spesifik. Bekerja dengan kemampuan yang sama dan dapat dilakukan oleh TK kita sendiri. Meski nyatanya gaji TKA Cina berbeda. Mereka jauh lebih tinggi. Pembukaan penerbangan Jakarta-Wuhan di tengah masyarakat yang dilarang ketat untuk dapat mudik di bulan Ramadhan, sangat ironi dan mengkhawatirkan. (hal 194.)

Bahwa tulisan Rizal Fadillah adalah analisa dan teori yang memiliki nilai adalah secara mendasar saya setuju sekali. Semakin dalam kita mencermati perdebatan politik saat ini dan semakin  tajam Rizal mengupasnya.

Buku ini saya rasa punya nilai utama yang laik dimiliki nyaris dari keseluruhan analisanya komprehensif juga bijaksana menempatkan masalah dan semua nilai yang disampaikan nampak penting dan tak berlebihan.

Akhirnya saya akan menutup resensi buku ini dengan mengutip tulisan  POLITIK SURVEY, SURVEY POLITIK judul ini menggelitik karena soal survei ini makin rame. Bahkan disaat pandemi saja pemain survei masih bermain. Dan para politikus yang mimpi ingin tampil di 2024 juga lagi jualan Baliho di sejumlah area. Rasa memang Absurd. Sedang Rizal menulis:
Rasanya mencurigakan bahwa Prabowo selalu teratas lalu Ganjar Pranowo kedua, Anies ketiga dan seterusnya. Kalau fair sangat besar kemungkinan Anies pertama untuk selanjutnya mungkin muncul nama tokoh kritis seperti Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, atau tokoh lain. HRS juga akan bagus elektabilitasnya. Sayangnya survey itu bisa memainkan responden karena semua tertutup tanpa audit kejujuran. Tak ada sanksi juga atas kebohongan. Survey dapat menjadi nama lain dari kampanye terselubung dengan data yang bisa diotak-atik. Bahkan lembaga survei sangat besar potensinya menjadi penyebar hoax dan pelanggar UU ITE . Asumsi bahwa survey itu selalu ilmiah, obyektif, dan terpercaya diragukan. Mungkin untuk survey yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti masalah sampah, polusi, atau kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa tertentu, bisa benar obyektif. Survey pada tataran politik berada di “grey area”. Sarat dengan kepentingan. Harga dapat memainkan hasil. Wajar jika publik curiga. Kepentingan politik pragmatik terasa aromanya. Bisnis pun melekat untuk menghidupi atau memperpanjang nafas lembaga survey. Meski tentu keberadaan satu dua lembaga survei yang kredibel tidak bisa dinafikan. (hal 274).

Dan Akhirnya memang buku setebal 300 halaman ini bukan sekadar buku biasa dlaam peta politik dan kondisi kekinian saat ini. Gambaran besar atau potret Indonesia dan kegelisahannya ada dalam analisa cerdas Rizal Fadillah dan buku ini laik diberikan nilai paling unggul dan soal kritik meski yang meski masih saja bebal, Tapi buku telah mampu hadir memberikan oase nilai keberanian lebih. Tabik! (JAKARTASATU.COM)

AENDRA MEDITA, Peresensi Buku

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *