Sunday, June 20, 2021
Home > News > Crime & Law > Proyek Fiktif Apartemen Sky High: Awak Pesawat Garuda Indonesia Siap Laporkan Dirut PT.  Satiri Jaya Utama ke Polda Metro Jaya

Proyek Fiktif Apartemen Sky High: Awak Pesawat Garuda Indonesia Siap Laporkan Dirut PT.  Satiri Jaya Utama ke Polda Metro Jaya


Banten-News | Crime & Law | Tangerang

Awak Pesawat Garuda Indonesia yang sebagian besar merupakan anggota Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (Koapgi), Selasa, 12-01-2021 menggelar rapat bersama Ketua Koapgi, Rimond Barkah Sukandi di kantor Koapgi di kawasan Bandara Mas, Kota Tangerang.

Pembahasan utama dalam rapat yang dipimpin Rimond Barkah Sukandi didampingi kuasa hukumnya, Gan-Gan R.A dari Kantor Hukum Gufroni & Partners, perihal mengumpulkan dokumen untuk memperkuat alat bukti terkait upaya dan langkah hukum melaporkan Herman Sumiati, Direktur Utama PT. Satiri Jaya Utama atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Abduz Aziz, Mansur, Corry dan Mona.

Pada tanggal 03 November 2017 mereka menandatangai Surat Penegasan dan Persetujuan Pemesan Unit (Surat P3U) yang dibuat dihadapan Notaris Charles Hermawan, atas transaksi 82 unit Apartemen Sky High, berlokasi di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Petir, Cipondoh Kota Tangerang yang ditawarkan developer PT. Satiri Jaya Utama.

Total nilai transaksi yang disetorkan Koapgi dan Pemesan Unit ke rekening PT. Satiri Jaya Utama cukup besar dan berdampak timbulnya kerugian materiil bagi Koapgi sekitar Rp 24 Milyar. Terhitung sejak ditandatanganinya Surat P3U dan setelah pembayaran transaksi 82 unit disetorkan, hingga memasuki awal Janurai 2021, PT. Satiri Jaya Utama tidak juga membangun Apartemen Sky High sebagaimana yang dijanjikan.

“Saya pernah menghubungi Herman Sumiati, menanyakan terkait uang transaksi unit yang saya setorkan ke rekening PT. Satiri Jaya Utama sekitar Rp 800 jt agar segera dikembalikan ke saya, karena unit apartemen yang dijanjikan tidak pernah dibangun oleh pengembang,” tutut Abdul Aziz, pilot pesawat Garuda Indonesia yang memesan 4 unit Apartemen Sky High bersama istirnya untuk investasi masa pensiun.

“Bersama suami, saya memesan 6 unit. Setelah tahu PT. Satiri Jaya Utama ternyata diduga kuat pengembang nakal, saya shock berat. Padahal uang yang saya setorkan ke rekening PT. Satiri Jaya Utama melalui Koapgi merupakan hasil tabungan kerja selama bertahun-tahun, “ ucap Corry dengan mata berkaca-kaca.

Kasus ini berawal sejak disepakatinya Perjanjian Kerjasama antara PT. Satiri Jaya Utama dengan Koapgi untuk memasarkan unit Apartemen Sky High Tower. Herman Sumiati, selaku Direktur Utama PT. Satiri Jaya Utama mengklaim memiliki tanah untuk dijadikan lokasi pembangunan tower apartemen dan mengaku memiliki fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“Bermodalkan Akta Perjanjian Kerjasama antara BRI dengan PT. Satiri Jaya Utama tentang Pemberian Fasilitas KPA Nomor 36 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini yang ditandatangani oleh Sutadi, Kepala Direksi Konsumer mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Herman Sumiati memastikan kepada Koapgi bahwa PT. Satiri Jaya Utama memiliki jaminan dari lembaga perbankan atas pembangunan Apartemen Sky High di atas tanah yang sudah menjadi miliknya, “ ujar Rimond menjelaskan.

Kuasa hukum Koapgi dan 29 Pemesan Unit, Gan-Gan R.A menambahkan, “ Atas dasar terbitnya akta otentik tentang pemberian fasilitas KPA dari BRI itulah klien kami kemudian digiring oleh Herman Sumiati untuk memasarkan unit Apartemen Sky High. Dasar transaksi 82 unit Apartemen Sky High yakni Surat P3U diduga cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Kami menduga, oknum Direksi BRI dan notaris terlibat dan berpotensi dapat dijerat Pasal 55 KUHP sebagi pihak yang turut serta membantu perbuatan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Herman Sumiati.”

Akta Perjanjian Kerjasama antara BRI dengan PT. Satiri Jaya Utama tentang Pemberian Fasilitas KPA batal diberikan oleh BRI karena PT. Satiri Jaya Utama sebab PT. Satiri Jaya Utama tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Bahkan tragisnya, seiring berjalannya waktu terungkap bahwa Herman Sumiati tidak memiliki tanah seperti yang pernah disampaikan menjelang penandatangan surat perjanjian kerjasama antara PT. Satiri Jaya Utama dengan Koapgi. Tanah yang selama ini diklaim Herman Sumiati pemilik sahnya adalah H. Agam Nugraha Subagdja.
Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 90/SL/IX/2017 yang dibuat Notaris Susilawaty, menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2017 telah terjadi penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara H. Agam Nugraha Subagdja dengan Herman Sumiati atas 2 bidang tanah seluas 5.815 m2 (SHM Nomor: 477/Petir) dan 560 m2 (SHM Nomor: 478/Petir) yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

“Berarti keterangan yang disampaikan Herman Sumiati dalam akta otentik tentang pemberian fasilitas KPA dari BRI kepada PT. Satiri Jaya Utama diduga merupakan keterangan palsu, “ tegas Rimond.
Pada tanggal 06 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2012/V/2020/Ditreskrimum penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan status Herman Sumiati sebagai Tersangka atas laporan Rimond Barkah Sukandi dengan Laporan Polisi Nomor: LP/5141/VIII/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 20 Agustus 2019 .

Namun pada tanggal 20 Juli 2020 terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/2028/VII/2020/Ditreskrimum yang menyatakan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

“Kami menemukan sejumlah kejanggalan atas terbitnya SP3 tersebut. Karena berdasarkan fakta dan alat bukti yang cukup kuat, perbuatan Herman Sumiati sudah memenuhi unsur melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Klien kami tidak akan diam dan siap bertarung di ranah hukum. Kami sudah menemukan bukti baru (novum) yang akan kami sampaikan dihadapan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya agar membuka SP3 dan menetapkan kembali Herman Sumiati sebagai Tersangka melalui Laporan Polisi yang akan dilakukan 29 Pemesan Unit dalam waktu dekat ini,” lebih jauh Gan-Gan R.A menuturkan.

Berdasarkan fakta dan novum, Dirut PT. Satiri Jaya Utama, Herman Sumiati patut diduga melakukan dugaan tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP), dan atau Penggunaan Akta Otentik yang dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu (Pasal 266 ayat (2) KUHP), dan atau Pemalsuan Surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP), dan atau Penggunaan Surat Palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP), dan atau Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan atau Penggelapan (Pasal 372 KUHP) Juncto Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU).

Herman Sumiati, disamping telah melakukan dugaan tindak pidana yang dapat dijerat pasal dalam KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TTPU, PT. Satiri Jaya Utama yang baru tercatat pada tanggal 20 Juni 2017 sebagai anggota perkumpulan sebuah organisasi properti juga diduga kuat telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close