Tuesday, July 7, 2020
Home > Life > Environment > Presidium Patra Minta TPA Cipeucang Harus Segera Ditutup !!!

Presidium Patra Minta TPA Cipeucang Harus Segera Ditutup !!!


Banten-News | Environment | Tangsel

Untuk itu kami dari elemen warga masyarakat dari berbagai unsur yang tergabung dalam Presidium P4TRA, pada hari ini resmi meminta kepada ibu Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany agar segera menutup operasional pengolahan TPA sampah Cipeucang, Jl. Rawabuntu, BSD, Rabu, 10 Juni 2020.

Adanya fenomena kejadian robohnya tembok Sheet Feel atau penahan penampung sampah dibibir sungai Cisadane tepatnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Cipeucang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang sangat berdampak sekali pada lingkungan di sekitar warga masyarakat dan habitat kehidupan hewan air di sungai Cisadane.

Apabila penanganan masalah sampah masih dilakukan seperti saat ini, baik dengan cara Open Dumping atau mau Sanitary landfill sekalipun, Patra meminta agar TPA Cipeucang tetap ditutup. Karena yang terjadi saat ini terbukti penanganan masalah sampah di TPA Cipeucang tidak diproses dengan baik dan terbukti telah membahayakan lingkungan dan Sungai Cisadane dan dikhawatirkan kedepannya akan terjadi pengrusakan lingkungan lagi yang lebih besar.

“Sesuai pasal  29 ayat 1 Butir f  UU 18 tahun 2008 tentang sampah, setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, juga Perda Nomor 3  Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 45 butir k dan l, setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan/atau melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir,” ungkap Presidium P4TRA Kemal MS Heriyanto.

Patra juga menilai penanganan sampah di TPA Cipeucang saat ini menjadi lahan Korupsi yang luar biasa, terbukti dari anggaran APBD Kota Tangsel yang hampir Rp 24 Miliar pun hilang percuma karena permainan korupsi dari komisi Precast beton sheet File. Yang mana pelaksana proyek sheet file PT Ramaijaya Prunasejati sesuai hasil berita acara pemilihan Lelang pada tanggal, 13 September 2019, Nomor: 633.1/027.3/BAHP/2019 kode tender: 8181225, Nama Tender: Pembangunan Sheet File TPA CIPEUCANG Nilai Total HPS: Rp 24.175.999.119,96. 

Dari 49 perusahaan yang mendaftar hanya 3 perusahaan yang memasukkan yaitu:

PT Ramaijaya Purnasejati dengan nilai Penawaran Rp 23.851.489.070,51.PT Pulau Intan Perdana dengan nilai Penawaran Rp 22.002.578.106,62.PT Prima Graha Utama dengan nilai Penawaran Rp 20.753.287.000,00.

Hal ini diduga sangat bertentangan dengan  Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 12 Dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 200.000.000,-( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

“Huruf e” pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” ujar Kemal.

Berdasarkan Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Bab II Pasal 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 e  adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya  atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit  Rp 200.000.000, dan paling banyak Rp 1.000.000.000. (Satu Miliar).

Menurut Patra, Kedepannya pun Patra akan semakin curiga lagi dengan akan lebih menggilanya lagi Korupsi yang terjadi di TPA Cipeucang, dengan dijadikan alasan untuk korupsi besar – besaran baik dari anggaran daerah maupun dari anggaran pusat. Bahkan telah terdengar informasinya bahwa Dirjen Ciptakarya Kementrian PU akan segera menggelontorkan anggarannya sendiri, BBWS pun juga akan ikut ke Cipeucang dengan anggarannya sendiri, bahkan mereka berencana akan membuat TPT baru dengan konstruksi Bore File sampai kedalaman diatas 30 meter guna mengejar posisi tanah keras.

“Ini kami kira akan memakan anggaran sangat besar bisa mencapai angka 100 miliar atau lebih, apalagi ada yang lebih besar lagi yaitu Cipeucang akan dijadikan  PLTSA, padahal listrik yang dihasilkan oleh PLTSA tidak efisien,” ungkapnya.

Oleh karena itu Patra tetap meminta agar TPA Cipeucang ditutup saja, karena penanganan selama ini dan rencana rencana kedepan tidak memberikan gambaran yang besar untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga Kota Tangsel secara langsung, tidak membuka kesempatan kerja yang luas untuk angkatan kerja di Kota Tangsel, padahal sampah itu adalah emas mentah ibaratnya masih di perut gunung, hanya dengan penanganan yang benar yang akan menjadikan sampah itu emas. 

Menurut Patra, Walikota Tangerang Selatan beserta jajarannya tidak efisien, efektif, produktif dan ramah lingkungan dalam penanganan sampah saat ini di Cipeucang yang diduga dengan sengaja telah melanggar UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, pasal 40 terkait jebolnya turap sheet file yang menyebabkan kerusakan lingkungan berbunyi “Pengelolaan sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria yang dapat mengakibatkan Gangguan Kesehatan Masyarakat, Gangguan Keamanan, Pencemaran, dan/atau Perusakan Lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 5.000.000.000, kemudian pasal (43) berbunyi “Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 39, 40, 41 dan pasal 42 adalah kejahatan,” tandasnya.

Dengan demikian Walikota Tangerang Selatan dan Pejabat di DLH Kota Tangerang Selatan bisa dituntut telah melakukan tindak pidana kejahatan lingkungan pasal ini, oleh karena itu kembali Patra mengingatkan agar mereka tidak kembali mengulangi kesalahannya. 

“Tutup Operasional TPA Cipeucang Segera,” pungkas Kemal. (Mlt/Btl)

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close