Tuesday, October 20, 2020
Home > News > Public Service > Pinjaman BJB Untuk Bayar Gaji, KPK Lakukan Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Banten

Pinjaman BJB Untuk Bayar Gaji, KPK Lakukan Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Banten


Banten-News | Public Service | Greater Banten

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat kordinasi pemberantasan korupsi Terintegrasi di Wilayah II Provinsi Banten. Rapat ini di selenggarakan melalui Video Conference di ruang Rapat Cituis Lantai 5 gedung Setda Kabupaten Tangerang, Selasa, 5 Mei 2020.

Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan, Berdasarkan Pasal 6 (a) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020.

Rapat ini dilakukan melalui Video Conference di wilayah II bersama Gubernur, Bupati, Walikota se-Provinsi Banten bertujuan untuk memperkuat komitmen Kepala Daerah dalam program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

“Saya harap jajaran Pemerintah se-Provinsi Banten dan kepala daerah untuk memastikan Pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalalah gunakan sehingga dapat meninmbulkan akibat hukum,” ucapnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Rapat Koordinasi ini untuk memaparkan pengawasan dan pencegahan KPK di Tahun 2020 dan memberikan masukan kepada instansi terkait agar tidak terjadi penyimpangan serta memberikan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2020 ini.

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada daerah yang terus berjuang dalam situasi seperti ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah” ucap Wahidin.

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar juga mengatakan, rapat seperti ini juga perlu kita laksanakan walaupun di dalam kondisi seperti ini karena membahas kepetingan terkait anggaran daerah yang akan digunakan.

“Dalam pandemi Covid 19 ini, semoga kita dapat malaksanakan dan melakukan tugas ini dengan sebaik baiknya dan tetap melayani masyarakat dengan maksimal,” ucap Zaki.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti saat memberikan keterangan kepada awak media

Uang pinjaman dari Bank Jabar Banten senilai Rp 800 miliar oleh Pemprov Banten sebagiannya akan digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Diketahui, Pemprov Banten resmi mengajukan pinjaman dana talangan kepada BJB senilai Rp 800 miliar untuk menanggulangi defisit cash flow selama mewabahnya COVID-19.

Rina mengatakan, peminjaman dana oleh Pemprov Banten kepada BJB masih dalam proses. Dirinya juga tidak menampik dana tersebut sebagian untuk membayar gaji pegawai.

“Ya di antaranya untuk itu (gaji). Sekarang masih dalam proses,” kata Rina saat dihubungi melalui Whatsapp, Selasa (5/5/2020).

Untuk gaji pegawai bulan Mei ini, Rina memastikan belum menggunakan dana pinjaman. “Belum pakai dana pinjaman,” jelasnya.

Terkait proses peminjaman, Rina mengaku, hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah.

“Itu jika pinjaman jangka menengah dan panjang yang sudah direncanakan sejak awal, ini pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup defisit cash flow,” ujarnya.

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close