Sunday, June 13, 2021
Home > News > Crime & Law > Pernyataan Presiden Agar 75 Pegawai KPK Tidak Diberhentikan Adalah keputusan MONUMENTAL

Pernyataan Presiden Agar 75 Pegawai KPK Tidak Diberhentikan Adalah keputusan MONUMENTAL


Banten-News | Crime & Law | Jakarta

Oleh. :  Azmi Syahputra

Apa yang dsampaikan Presiden terkait status 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan adalah keputusan monumental dalam menjawab dampak sosial atas keresahan publik  sekaligus merupakan realisasi dari sikap nyata Presiden atas peta jalan revisi UU KPK yang sudah dianggap melenceng jauh yang dianggap Presiden telah bertentangan dengan asas keadilan dan semangat UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi termasuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pimpinan KPK.

Kebijakan Presiden ini harus menjadi satu satunya kebijakan tentang hal ini, tidak boleh lagi ada upaya menawar lagi  oleh pimpinan KPK apalagi mengabaikan atau bahkan bertentangan atas kebijakan pernyataan terbuka Presiden ini.

Apapun adanya pembisik Presiden untuk permasalahan ini objektif, keren dan dalam hal ini Presiden memberikan atensi khusus dengan langsung eksekusi sendiri kebijakan dan sikapnya atas kontroversi  surat keputusan pimpinan KPK atas Test Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada 75 pegawai KPK  karena bisa saja terjadi bila diumumkan oleh organ pihak lain bisa-bisa akan jadi Blunder  dan statement nya jadi kontroversi di publik sehingga Presiden langsung jadi juru bicara negara yang tidak diwakilkannya lagi pada siapapun.

Ini tanda sikap keberpihakan Presiden yang tegas untuk 75 pegawai KPK dengan menyampaikan pertimbangan hukumnnya dan pentingnya kualitas SDM dalam KPK.

Karenanya perlu diingat dalam penegakan hukum dan membangun budaya hukum bukan sekedar menerapkan undang undang dan prosedur, perlu juga dalam menjalankan Undang-undang dan dalam upaya mendorong penegakan hukum yang berjiwa, yang menimbulkan penegakan hukum yang vigilante (pejuang) dan nurani sehingga menjalankan hukum itu harus dengan kecerdasan nurani yang berkeadilan dan kemanusiaan demi kesejahteraan rakyat dan tatanan kehidupan bangsa yang lebih baik dan nutrisi hukum yang berjiwa dan memenuhi rasa keadilan inilah yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap status 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. (Foto & Article dari MBC-BTL)

Penulis adalah Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close