Tuesday, October 26, 2021
Home > News > Public Service > Pengolahan Pasar Babakan Tangerang Kota Diambil Alih Oleh Kemenkumhan

Pengolahan Pasar Babakan Tangerang Kota Diambil Alih Oleh Kemenkumhan


Banten-News | Public Service | Tangerang Kota

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengambil alih pengelolaan Pasar Babakan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten, Rabu (23/62021).

Pengambil alihan yang dilakukan dengan cara pemasangan spanduk dan stiker yang bertuliskan “Pemberitahuan”. Pengelolaan Pasar Babakan telah beralih pengelolaan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Segala bentuk pembayaran dianggap tidak sah jika tidak mendapatkan izin dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan serta stiker dengan keterangan tanda tangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM itu dilakukan di depan kantor pengelola. Karena, pihak pengelola dianggap telah merugikan negara.

Menurut Bagian hukum dari Kemenkumham Taufik Sabarudin, pengambilalihan pengelolaan Pasar Babakan dilakukan sebagai tindaklanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan lahan Kemenkumham.

“Di pasar ini ada potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara, namun tidak pernah disetorkan. karenanya kami hadir untuk menertibkan atau mengambil alih,” katanya.

Namun pengambilalihan itu dilakukan hanya kepada pengelola, bukan Pedagang pasar. “Kami hadir untuk menertibkan pengola,
bukan untuk mengusir atau melarang para pedagang melakukan aktivitas,” kata Taufik.

Lebih jauh Taufik menjelaskan, apabila ada yang mencopot spanduk atau stiker yang sudah dipasang di depan kantor pengelola, maka bisa diproses secara hukum.

“Pemasangan spanduk ini berkekuatan hukum, karena kami memiliki sertifikat hak pakai. Jadi manakala dicopot akan diproses secara hukum,” imbuhnya.

Senadapula dengan Kasubag Barang Milik Negara Kemenkumham Adi Gunawan. Dia mengatakan retribusi di Pasar Babakan seharusnya masuk ke kas negara berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Sejak pasar ini berdiri, tidak ada PNBP-nya ke negara. Sehingga ada temuan dari BPK, itulah yang kita tindak lanjuti,” kata dia.

Ditanya soal adanya Gugatan dari Pengelola pasar (PT Pancakarya Griyatama ke Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Adi merasa bersyukur. “Alhamdulilah digugat, jadi biar semua proses hukumnya jelas,” kata dia.

Sementara itu, Penanggung Jawab Pengelolaan Pasar Babakan, Sis Nugraha mengatakan, bahwa kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum, dan pihaknya akan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya.

“Kami hanya menjalankan tugas dari PT Pancakarya Griyatama. Apabila perusahaan tersebut belum menghentikan kami untuk berativitas, kami akan terus melanjutkannya,” kata dia.

Begitupula kata Syaiful Bahri, yang juga pengelola Pasar Babakan. Ia menjelaskan bahwa kasus itu sudah masuk ke ranah hukum, sehingga pihak Kemenkumham juga harus menghargai.

“Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, sehingga prosesnya harus dihormati hingga ada kekuatan hukum (inkrah) dari Pengadilan Nageri Tangeranb, siapa yang berhak mengelola pasar tersebut,” kata Syaiful yang akrab disapa Marchel. (Foto & Article dari SM/Mlt)

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *