Thursday, October 29, 2020
Home > News > Infrastructure > Pembebasan Lahan Jl. Hasyim Ashari Rugikan Keuangan Daerah Rp 11 Miliar

Pembebasan Lahan Jl. Hasyim Ashari Rugikan Keuangan Daerah Rp 11 Miliar


Banten-News | Infrastructure | Tangerang Kota

Hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat pada APBD tahun 2019 lalu ditemukan kerugian daerah sebesar Rp 11 miliar.

Dari pemeriksaan tersebut dana yang berhasil diamankan kembali dan masuk ke kas daerah baru Rp 3,1 miliar, sementara sisanya Rp 7,8 miliar masih dalam proses pengembalian disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dia menjelaskan, total kerugian daerah yang belum dikembalikan berasal dari dua pekerjaan pembebasan lahan di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Ia mengaku, pihaknya hingga kini terus berupaya melakukan penyelesaian.

“Ada dua pekerjaan (pembebasan lahan) di Jalan Hasyim Ashari, Cipondoh dan di Tangsel. Sekarang itu masih proses, menunggu upaya pengembalian. Kalau tidak selesai pakai (sidang) TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi),” jelasnya.

Informasi dihimpun, kerugian daerah hasil audit keuangan pada tahun anggaran 2019, yang berhasil diamankan kembali berasal dari sejumlah OPD seperti dinas pendidikan dan kebudayaan. Kepala Inspektorat Banten, E Kusmayadi, Minggu (09/02/2020) membenarkan adanya kerugian daerah tahun 2019 yang saat ini masih dalam proses pengembalian.

“Belum semua (dikembalikan). Masih ada sekitar Rp 7,9 miliar pada persoalan kerugian pembebasan lahan di Dinas Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten. Dan itu juga (APBD) tahun 2015,” katanya.

Menurutnya, sekarang proses (audit) sudah selesai, (total) kerugian daerah juga sudah selesai. Dan akhirnya 2019 bisa difinalkan. (Kerugian daerah) kurang lebih Rp 8 miliar. “Dan ini prestasi bagi auditor bisa menyelsaikan kerugian sampai Rp 8 miliar,” sambungnya.

Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat berharap, Inspektorat Banten terus meningkatakn kinerjanya khususnya dalam pengawasan dan pencegahan penyelewengan kewenangan para aparatur sipil di Pemprov Banten.

“Dengan pagu anggaran lebih dari Rp 70 miliar harusnya bisa ditingkatkan kinerjanya. Dan (terbukti) di tahun 2019 ada temuan penyelahgunaan dari pembelanjaan tanah sekitar Rp 8  miliar,” ujar Asep.

Asep menilai, temuan terkait kerugian negara yang berhasil diungkap Insplketorat menjadi sebuah prestasi tersendiri.

“Jadi persetasi. Mereka bisa menelusuri deangn baik. Dan harapannya bisa dikembalikan ke Pemprov Banten. Ke kas daerah,” katanya. (9news)

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close