Monday, January 18, 2021
Home > News > Democracy > Nasib Sial Benyamin Davnie di Pilkada Tangsel 2020, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga?

Nasib Sial Benyamin Davnie di Pilkada Tangsel 2020, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga?


Banten-News | Democracy | Tangsrel

Referensi pihak ketiga: Walikota Tangsel Airin Rachmi D dan wakilnya Benyamin Davnie terancam kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Tangsel – Sumber Foto: viva.co.id (9/12/2015)

Terkait dengan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) yang menjadi salah satu agenda Pilkada Serentak 2020, seperti yang dilansir idntimes.com (9/3/2020), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Tangerang Selatan secara resmi menyatakan mengusung pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Kepastian dukungan tersebut disampaikan setelah Golkar Tangsel menggelar rapat pimpinan daerah (Rapimda) di Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (6/3) malam lalu.

Menurut beberapa kalangan pengamat, dengan mengusung pasangan maut ini, Golkar sepertinya telah melakukan blunder yang bias jadi akan membuatnya terpuruk pada Pilwalkot Tangsel 2020 sekarang.

Seperti yang dilansir idntimes.com (9/3/2020), Pilar adalah keponakan Ratu Atut–yang kini tengah dihukum karena kasus korupsi. Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Syech Yusuf (Unis) Tangerang, Miftahul Adib seperti dikutip idntimes.com (9/3/2020) menyatakan “Dinasti Ratu Atut tak mau lepas, karena pertarungan Tangsel bakal ramai.”

Lebih lanjut menurut Adib, pemilihan Pilar bisa jadi ganjalan untuk Golkar. Dalam konteks politik jelang Pilkada Tangsel 2020 ini, Pilar seperti dapat durian runtuh. Namun tidak buat Benyamin, yang dia nilai, justru kurang beruntung disandingkan dengan Pilar. 

“Bagaimanapun publik Tangsel belum begitu kenal dengan Pilar. Bisa dikatakan ‘tokoh hantu’ lah begitu. Maksudnya orang banyak yang ga kenal, tetapi muncul jadi pilihan. Ini tak terlepas dari kemampuan dan keyakinan dinasti, bahwa Pilar bisa diusung walau belum punya prestasi,” ujar Adib seperti dikutip idntimes.com (9/3/2020).

Terlebih, ketika dirinya dianggap pengamat akan terbebani oleh Pilar, mendadak seperti dilansir kabarindonesia.com (10/3/2020), Analisis Keuangan Rakyat (ANKER) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Walikota Airin dan Wakil Walikota Benyamin Davnie, atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan Gedung DPRD, yang dilaksanaan sejak 2015 sampai 2018. Proyek dengan 12 paket pekerjaan itu memiliki total pagu anggaran sebesar Rp 211,6 miliar.

Seperti dikutip indonews.id (9/3/2020), Direktur ANKER Kota Tangsel, M Said Ramadhan melalui siaran pers di Jakarta, Senin (9/3) mengatakan, dalam beberapa paket pekerjaan pihak Pemkot Tangsel menganggarkan pagu anggaran yang tidak rasional dengan “anggaran sangat tinggi”.

“Seperti pada pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung di tahun 2015 anggaran yang diajukan sebesar Rp 2.000.000.000, padahal untuk pekerjaan ini nilainya tidak lebih dari Rp 900 juta. Begitu juga pada pembangunan gedung DPRD Tahap II, Pemkot Tangsel mengajukan anggaran sebesar Rp 63,2 M, nilai standard seharusnya tidak lebih dari Rp 50 M,” ujar Said seperti dikutip indonews.id (9/3/2020).

Selain itu, katanya, dalam beberapa proyek Pemkot Tangsel menggunakan metode lelang umum pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur. Namun dalam pelaksanaan lelang pihak Pemkot Tangsel justru memenangkan peserta lelang dengan harga tertinggi.

“Adapun peserta lelang dengan tawaran rasional justru digugurkan dengan alasan sepele seperti format surat yang tidak sesuai dan alasan lainnya yang terkesan mengada-ada,” bebernya.

Modus dalam dugaan permainan 12 proyek bernilai 200 miliar lebih tersebut menurut Said dilakukan dalam bentuk pemahalan harga (mark-up), dan mengarahkan pemenang proyek dengan cara memasukan persyaratan kuncian. Seperti dalam Pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan Tahap II yang dimenangkan oleh PT. CAU dengan nilai kontrak Rp 50,5 miliar, pihak Pemkot Tangsel menggugurkan peserta lelang dengan tawaran harga yang lebih rasional dan efisien seperti yang diajukan PT. DAU senilai Rp 48,8 miliar.

Jadi, karena sejak perencanaan penganggaran pelaksanaan lelang proyek ini diduga sudah dimainkan mulai dari penentuan pagu anggaran yang tidak rasional, pelaksanaan proyek dengan nilai kontrak yang mahal.

“ANKER mencatat ada pemborosan anggaran dalam pekerjaan 12 paket pembangunan gedung DPRD Kota Tangsel sebesar Rp 28,5 miliar,” ungkapnya.

“Berdasarkan catatan di atas, ANKER mendorong KPK untuk membuka penyelidikan terkait pelaksanaan 12 proyek pembangunan gedung DPRD Kota Tangsel. Panggil dan periksa Walikota Tangsel Airin Rachmi dan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie,” pungkas Said.

Apakah kasus yang menimpa Benyamin Davnie ini akan mengantarkan kandidat petahana dukungan Golkar ini akan kalah sebelum bertanding karena harus menyusul Ratu Atut dan Wawan suami Airin yang harus menjalani hukuman karena kasus korupsi yang menimpanya? Bagaimana menurut UCers?

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close