Wednesday, October 21, 2020
Home > News > Citizen Journalism > Media Abal-abal Gerogoti APBD, Ini Peringatan Dewan Pers

Media Abal-abal Gerogoti APBD, Ini Peringatan Dewan Pers


Banten-News | Citizes Journalsm | Makassar

Pemda perlu berhati-hati. Kerja sama dengan media abal-abal berpotensi menjadi pidana.

DI beberapa daerah, pemerintah menjalin kerja sama dalam bentuk kontrak dengan sejumlah media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers. Padahal, regulasi mengharuskan semua media tersverifikasi.

Ada dua jenis verifikasi, yakni administrasi dan faktual. Media profesional adalah yang telah memenuhi unsur keduanya. Peraturan Dewan Pers No: 03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers dengan gamblang memerinci persyaratan sebuah perusahaan pers.

Temuan FAJAR, ada beberapa pemda yang menjalin kontrak kerja sama dengan media abal-abal. Media abal-abal diartikan sebagai media yang tidak bermutu baik alias tak memenuhi standar perusahaan pers.

Di Sidrap, misalnya. Pemda setempat bahkan kontrak dengan tujuh media online yang tak satu pun terverifikasi. Media itu meliputi Beritanasional.com, Katasulsel.com, Ganggawa.com, Beritasidrap.com, Penarakyat.com, Pijarnews.com, dan Arusinfo.com

Kabid Diskominfo Sidrap Yadin mengatakan terkait kerja sama media tahun ini untuk online sudah berganti. Dia mengaku bukan dia lagi yang urus.

“Tabe Dinda, kalau untuk kerja sama media bagusnya langsung saja berhubungan ke Bidang PSDI. (Pengembangan Sumber Daya Insani). Pak Anwar,” singkatnya.

Kepala Bidang PSDI Sidrap, Anwar, enggan membeberkan media apa saja yang saat ini atau tahun lalu sudah meneken kontrak dengan Pemkab Sidrap. Baik itu media online juga cetak. “Tabe Dinda, untuk apa itu?” ujarnya.

Dari sejumlah nama media baik cetak maupun online yang diperlihatkan, Anwar pun enggan mengomentari media apa saja yang sudah dikerjasamakan.

“Terima kasih, Pak. Kami sudah punya data itu (media kerja sama),” tutupnya.

Khusus Pijarnews.com, pihak redaksi menyebut, media mereka telah terverifikasi. Hanya saja salah tulis di situs Dewan Pers menjadi Pijaknews.com. Penelusuran FAJAR, Pijaknews.com pun belum terdaftar.

“Ini ada kesalahan ketik. Kami masih tahap perubahan dulu. Memang ada beberapa data yang harus di-upload ulang di web Dewan Pers,” beber Kepala Biro Pijarnews.com Parepare, Mulyadi Ma’ruf.

Di Pangkep pun demikian. Pemkab bahkan menganggarkan kerja sama dengan Tabloid Teropong dan Majalah Otoda dengan masing-masing pagu anggaran Rp 25 juta per media.

Itu baru beberapa daerah. Belum termasuk media yang ikut mendaftarkan wartawan abal-abalnya di humas pemkab. Penelusuran FAJAR, setiap daerah mendata puluhan media yang masuk kategori abal-abal. Wartawan mereka didaftar sebagai stakeholder oleh humas.

Di Luwu Utara, pemda bahkan bekerja sama dengan 22 media online. Sebagian besar media tersebut belum terverifikasi. Di antaranya, Pantaunewsonline.com, Input.com, Infodesanwes.com, Masambanews.com, dan lainnya.

Temuan lainnya, masih ada wartawan media online yang mendaftarkan diri ke humas pemda dengan mengatasnamakan media blog. Padahal, blospot.com merupakan situs pribadi yang tak berbayar alias gratis. Media jenis ini tidak layak disebut perusahaan pers.

Temuan Pelanggaran

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengkritisi pemerintah daerah yang masih mempertahankan kerja sama dengan media yang nelum terverifikasi. Langkah ini, kata dia, bisa menimbulkan masalah, hingga berbuntut ke persoalan hukum.

Eks Mendikbud era presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah meminta agar media terutama yang bekerja sama dengan pemerintah bisa terverifikasi. Jika tidak, pengeluaran yang dilakukan dari anggaran negara untuk media tersebut dapat menjadi temuan pelanggaran.

Media abal-abal tak mampu mempertanggung jawabkan segala produk dan konten dan jurnalistik, ketika terjadi sengketa. Belum lagi persoalan temuan karena pemerintah bekerja sama dengan media yang tak terverifikasi.

“Berbeda dengan yang sudah terdaftar, mereka mampu mempertanggungjawabkan kontennya. Jika terjadi peresengketaan produk jurnalistik, ada payung hukum yang melindungi. Dewan Pers pun bisa turun tangan memediasi,” jelas Nuh, kepada FAJAR, Kamis, 13 Februari.

Ada dugaan terjadi kongkalikong antara media abal-abal yang belum terverifikasi dengan pemerintah daerah. “Kalau sudah jadi temuan, masalahnya akan makin besar. Opsinya, dana temuan dikembalikan, jika tidak potensi masalahnya kian besar,” tambahnya.

Cara Lama

Terpisah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, humas pemda harusnya sudah mulai mengubah cara lama. Meninggalkan kerja sama media yang tidak terdaftar atau tak terverifikasi keberadaannya.

Media yang terpercaya, akan membuat sosialisasi program lebih maksimal. “Ini yang harus dilakukan humas pemda agar bisa berkembang. Tidak bertahan dengan cara lama,” ungkap Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan tersebut.

Dewan Pers tak mempersoalkan kerja sama pemda dengan media terverifikasi, baik admininistrasi maupun faktual. Sayang, yang terjadi di sejumlah daerah, ada dugaan kerja sama saling menguntungkan meskipun medianya abal-abal.

Tidak Tahu

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pangkep Baharuddin mengaku hal itu memang perlu diperhatikan. Ia juga berharap Dewan Pers dapat mengirimkan nama-nama media yang terverifikasi. Ini agar tidak menjalin kerja sama lagi ke depannya.

“Ini yang perlu memang diperhatikan, kita tidak tahu juga yang mana terverifikasi. Sebaiknya memang diklasifikasikan atau ada tembusan yang dikirim ke pemda,” harapnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Pangkep Andi Hermien mengaku tidak menjalin kerja sama dengan media mana pun untuk kegiatan publikasi kedewanan. Namun, pihaknya tetap mempublikasikan berbagai kegiatan DPRD yang digelarnya.

“Kalau terkait kontrak kerja sama, itu tidak ada. Tetapi, memang ada iklan publikasi biasanya kita terbitkan di media. Tentunya kita tidak ingin juga memasang di media yang tidak terverifikasi. Itu kan tidak dibenarkan jika tidak ada verifikasi dari Dewan Pers,”paparnya.

Kabid Humas dan Komunikasi Publik Diskominfo Enrekang Lubis Rahman membeberkan sejauh ini tidak pernah membuat kontrak kerja sama dengan media online. Baik itu yang sudah terverifikasi atau belum.

Pasalnya yang diatur peraturan dalam publikasi media yang dihitung hanya media cetak. Adapun media online, tak masuk di dalamnya.

“Tahun ini baru rencananya kita buat kerja sama online. Tetapi, itu baru rencana. Butuh pengkajian dulu. Butuh verifikasi dulu. Mana media online yang legal atau tidak,” bebernya. (fajar.co.id)

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close