Saturday, December 10, 2022
Home > News > Public Service > Mati…Hidup…Mati…Praktisi Hukum Sarankan Pelanggan Bawa ke Ranah Hukum Soal Air Perumda Tirta Benteng

Mati…Hidup…Mati…Praktisi Hukum Sarankan Pelanggan Bawa ke Ranah Hukum Soal Air Perumda Tirta Benteng


Caption : Asisten Manager Humas Perumda Tirta Benteng Ali Mu'min di belakang Kantor Perumda TB, Kota Tangerang, Banten. (Photo : Istimewa)

Banten-News | Public Service | Tangerang Kota

Praktisi hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Nizla Rohaya menyarankan kepada para pelanggan Perumda Tirta Benteng (TB) yang tidak mendapatkan pelayanan air bersih dengan maksimal, agar melaporkan perusahaan tersebut ke lembaga hukum seperti Pengadilan Negeri Kota Tangerang atau Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK).

Pasalnya, kata dia, berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas pelayanannya kepada para konsumen.

“Di pasal 19 UUPK sudah jelas, pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti rugi berupa pengembalian uang pengganti jasa atau barang yang nilinya setara,” kata Nizla.

Namun, kata Nizla yang juga pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu, para konsumen sebelum membawa kasus tersebut ke ranah hukum atau mengajukan gugatannya ke Ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Kota, terlebih dahulu harus membuat surat aduan secara tertulis ke Perumda TB sebanyak 3 kali.

Apabila tidak diindahkan, tambah dia, konsumen bisa melayangkan somasi kepada perusahaan plat merah tersebut.  Dan jika tidak ditanggapi juga bisa langsung mengajukan gugatan ke PN Tangerang Kota.

“Ya bila semua sudah ditempuh danPerumda TB tidak juga menanggapi, ajukan gugatan ke PN Tangerang Kota. Saya siap mendampingi sebagai saksi ahli,” tandasnya.

Jika konsumen tidak menginginkan jalan seperti itu, sambung Nizla, mereka juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengadukan Perumda TB ke Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK).

Cara ini, lanjutnya, juga memerlukan pengaduan. Karena tanpa adanya pengaduan dari konsumen, BPSK maupun aparat hukum lain tidak bisa melakukan pemanggilan atau pemeriksaan.

“Jadi, harus ada pengaduan. Karena di UUPK ini deliknya aduan, tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan, BPSK tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun,” jelas praktisi hukum lulusan Universitas Islam Indonesia dan Universitas Kebangsaan Malaysia itu.

Dan para konsumen, papar dia, tidak perlu khawatir atau takut untuk melakukan pengaduan tersebut. Karena tindakan mereka juga dilindungi oleh undang-undang.

“Konsumen tidak boleh takut, karena ini adalah hak mereka, saya siap mendampingi,” ungkapnya  lagi.

Seperti diketahui beberapa bulan terakhir ini, suplai air bersih dari Perumda TB kepada pelanggan kerap mati. Keluhan yang mereka sampaikan kepada perusahaan tersebut juga belum  ditanggapi.

“Di pasal 19 UUPK sudah jelas, pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti rugi berupa pengembalian uang pengganti jasa atau barang yang nilinya setara,” kata Nizla.

Namun, kata Nizla yang juga pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu, para konsumen sebelum membawa kasus tersebut ke ranah hukum atau mengajukan gugatannya ke Ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Kota, terlebih dahulu harus membuat surat aduan secara tertulis ke Perumda TB sebanyak 3 kali.

Apabila tidak diindahkan, tambah dia, konsumen bisa melayangkan somasi kepada perusahaan plat merah tersebut.  Dan jika tidak ditanggapi juga bisa langsung mengajukan gugatan ke PN Tangerang Kota.

“Bila semua sudah ditempuh dan Perumda TB tidak juga menanggapi, ajukan gugatan ke PN Tangerang Kota. Saya siap mendampingi sebagai saksi ahli,” tandas dia. (Semartara/Bn-Mlt)

 

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.