Thursday, June 17, 2021
Home > News > Public Service > KPK Enggan Berkomentar Lokasi NOP Bumi dan Bangunan Lippo Karawaci Taman Sari

KPK Enggan Berkomentar Lokasi NOP Bumi dan Bangunan Lippo Karawaci Taman Sari


Banten-News | Public Service | Tangerang Kabupaten

Caption : Bapenda Kabupaten Tangerang memasang baliho besar yang terdapat logo KPK di Wilayah Lippo Karawaci, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang pada 18 Mei 2021 lalu. (Foto dari Diskominfo Kabupaten Tangerang)

Direktorat Pelaporan Harta Kekayaan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Norce Martauli Sitanggang enggan memberi tanggapan terkait informasi lokasi Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Taman Sari yang belum jelas dan disebut-sebut menunggak pajak sejak tahun 1995. Padahal, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah memasang baliho besar di Kawasan Lippo Karawaci, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang 18 Mei 2021 lalu.

“Hari Senin jam 10 akan ada pertemuan terkait ini di Pemkab Tangerang, silahkan datang aja kesitu. Nanti ditanya disana saja,” kata Norce saat dikonfirmasi radar24news.com, Sabtu (22/5/2021).

Saat ditanya apakah KPK tahu lokasi pasti NOP PT Taman Sari, Norce kembali enggan menjawan dengan pasti. Norce menyarankan untuk bertanya langsung ke Kepala Satuan Tugas (Satgas).

“Nanti saja ya pak (menyebut wartawan), nanti disna biar Kasatgas kami yang jawab. Maaf banget ya pak,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian pada Bapenda Kabupaten Tangerang Fahmi Faisuri menjelaskan, tunggakan PBB PT Taman Sari ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019 lalu.

“Kalau kita lihat di database iPBB (informasi Pajak Bumi dan Bangunan), tunggakannya tahun 1995 sampai 2020. Tapi, berdasarkan temuan audit BPK itu dari tahun 2009 sampai 2019. Nah, kami tidak mempersoalkan itu (perbedaa), yang pasti ada hutang pajak,” kata Fahmi.

Kemudian, kata Fahmi, pihaknya mendapatkan saran dari KPK untuk melakukan penagihan agar persoalan tunggakan tersebut bisa diselesaikan. Selanjutnya, pihaknya melakukan pemasangan spanduk sebagai bentuk penangihan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nomor 2 tahun 2021 yang baru disahkan tepatnya tanggal 7 Mei 2021.

“Dalam pasal 106 Perda Nomor 2 tahun 2021, disebutkan Pemkab Tangerang bisa melakukan penangihan pajak yang sudah jatuh tempo dengan bentuk lain. Diantaranya, pemasangan baliho,” tuturnya.

Menurutnya, pihaknya tidak ujug-ujug memasang baliho tersebut. Namun ada rentetan awal, yakni teguran, imbauan dan mengirim surat melalui kantor POS. Kemudian ada pelimpahan dari Bidang PBB ke bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Bapenda.

“Nah, setelah pemasang baliho itu ada itikat baik dari PT Taman Sari untuk membayar secara dicicil. Jika tidak ada kendala, mereka (PT Taman Sari) akan membayar cicilan pertama pada 25 Mei 2021,” tuturnya.

“Terlepas dari persoalan yang mengikutinya, seperti ternyata misalnya NOP benar atau tidak. Kemudian, bahkan ada terjadi sesuatu didalam perhitungan-perhitungan pajak NJOPnya. Nanti akan ada treatment-treatment dan opsi-opsi sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Saat ditanya lokasi pasti NOP PT Taman Sari, Fahmi menambahkan, bahwa baik data baru dan data lama itu limpahan dari Direktur Jendral Pajak tahun 2014. Sejatinya memang harus dilakukan verfikasi. Namun pada saat itu, data diterima dahulu baru dilakukan pemutahiran data sambil berjalan.

“Terlepas lokasi NOP PT Taman Sari disitu (yang dipasang baliho), apakah ada Taman Sari yang lain atau memang bukan disitu (yang dipasang baliho). Mangkanya terhadap kekurangan-kekurangan itu, kita sebagai pemerintah harus mengakuinya apabila ada kekurangan. Tapi tidak menutup, yang jadi persoalan temuan BPK diabaikan,” pungkasnya. (Foto & Article dari radar24news.com)

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close