Monday, September 27, 2021
Home > News > Crime & Law > Kontroversi Hukum Atas Pemaksaan Vaksinasi 

Kontroversi Hukum Atas Pemaksaan Vaksinasi 


Banten-News | Crime & Law | Jakarta

Oleh  : Djuju Purwantoro, SH. MH. CIL. CLA (Vice President DPP KAI)

Saat ini pemerintah tengah  menerapkan  penanggulangan wabah virus Covid-19 dengan PPKM level 4. Pemerintah pusat dan daerah (khususnya DKI Jakarta) tengah gencar mewajibkan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan dan menerima vaksinasi sebagai suatu kewajiban. Misalnya ketentuan tersebut menjadi salah satu syarat dalam layanan/fasilitas publik, seperti memasuki pusat perbelanjaan (mall, swalayan), memasuki hotel, berbelanja di toko kelontong, memasuki fasilitas medis, dan penggunaan angkutan umum.

Lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 966/ 2021, maka Gubernur DKI dan jajaran aparat Satgas Covid-19 di daerah memiliki wewenang dan berhak memerintahkan ataupun mewajibkan (imperatif) warganya untuk melakukan/menerima vaksin covid-19

Pertanyaannya, apakah  Pemerintah Daerah (Pemda DKI), bisa memaksakan vaksin terhadap masyarakatnya ? Apakah perintah tersebut memiliki alas hukum yang kuat (konstitusional),  tidak melanggar hak pasien dan HAM ?. Bagaimana efeknya stau Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Faktanya, pasca imunisasi banyak korban sakit serius, bahkan sampai meninggal dunia.
Tampak adanya pertentangan hukum, dan kontroversi (conflict of interest) antara Kep.Gub. DKI No. 966/ 2021,  dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.
Pasal 5 ayat (3) terdapat klausul ; ”Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Demikian juga tentang tindakan dokter/ medik, diatur Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 dan UU No.29/ 2004, pasal 45, tentang ‘informed consent’, yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien.

Undang-Undang No 6/.  2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, adalah sebagai UU Khusus (Lex Specialis), yang mengatur tentang penanganan wabah, tidak ada sanksi hukum bagi warga penolak vaksinasi. Oleh karenanya, pada peraturan perundang-undangan dibawahnya seperti; Peraturan Presiden No.99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, maupun Kep.Gub.DKI No.966/ 2021, Gubernur DKI dan jajaran aparat Satgas Covid-19 di daerah tidak berhak mewajibkan dan memaksa warga untuk menerima vaksin.

Apa lagi adanya hambatan dalam persyaratan layanan administrasi kependudukan, bagi warga yang seharusnya berhak merima Bansos. Kakau benar itu dilakukan oleh Pemda, maka tindakan tersebut merugikan masyarakat dan ilegal.

Tindakan kedokteran/medik, tentunya harus memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya (informed consent). Hal itu sesuai Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 dan UU Nomor 29 Tahun 2004, pasal 45. (BTL)

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *