Friday, May 7, 2021
Home > News > Crime & Law > IPW Meminta Penyidik KPK Yang Melakukan Dugaan Pemerasan 1,5 Miliar Kepada Walikota Tanjung Balai Dihukum Mati !

IPW Meminta Penyidik KPK Yang Melakukan Dugaan Pemerasan 1,5 Miliar Kepada Walikota Tanjung Balai Dihukum Mati !


Banten-News | Crime & Law | Jakarta

Ind Police Watch (IPW) MENGECAM KERAS  kasus dugaan terjadinya PEMERASAN sebesar 1,5 miliar yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari institusi Polri terhadap Walikota Tanjung Balai, menurut IPW peristiwa tersebut tidak hanya MEMALUKAN, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa saat ini sudah terjadi dekadensi Kemerosotan moral di kalangan oknum Penyidik di lembaga antirasuha KPK.

Menurut IPW, bagaimana pun kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi HUKUMAN MATI. Sebab apa yang dilakukan oknum polisi SR berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik kepada lembaga KPK menjadi RUNTUH. Padahal selama ini harapan publik satu-satunya dalam pemberantasan Korupsi hanyalah KPK.

Sedangkan pada polri maupun kejaksaan, publik sudah kehilangan kepercayaan. Namun dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjung Balai ini publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK saat ini tidak ada bedanya dengan Polisi maupun Kejaksaan. Kalau opini ini berkembang luas maka dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan.

Untungnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjung Balai M. Syahrial ini, KPK langsung bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yang diduga melakukan pemerasan tersebut. Dalam kasus ini IPW menekankan kPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang melakukan pemerasan yang berasal dari Polri yang diduga memeras itu. Lebih dari itu hukuman mati harus diarahkan kepada pelakunya, mengingat yang bersangkutan sudah merusak kepercayaan publik kepada lembaga KPK.

IPW berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personilnya yang BRENGSEK. Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik. Tujuannya agar “citra seram” KPK tidak digunakan untuk menakut-nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat.

Jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW mendesak terduga pemerasan terhadap Walikota Tanjung Balai itu juga harus dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tersebut.

Kejahatan yang diduga dilakukan oleh penyidik KPK tersebut jelas lebih berat dari Korupsi yang dilakukan para koruptor. Sebab dia sudah MERUNTUHKAN harapan publik pada KPK. Jika para elit KPK dengan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya yang diduga melakukan pemerasan. Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memakaikan Rompi Oranye kepada pelaku dan memajangnya di depan media massa.

Demikian siaran Pers yang diterima dari Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) pada Rabu (21/04/2021) malam. (Foto & Article dari MBC-BTL)

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close