Thursday, June 17, 2021
Home > News > Crime & Law > FORBAS Banten Kunjungi Warga Korban Penggusuran Tol Jorr II Bandara Soetta

FORBAS Banten Kunjungi Warga Korban Penggusuran Tol Jorr II Bandara Soetta


Banten-News | Crime & Law | Tangerang Kota

Perjuangan 23 Kepala Keluarga (KK) yang berada di RT 002/RW 001, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda tidak akan surut menghalau segala bentuk upaya perampasan tanah milik mereka yang telah dikuasai secara turun-temurun selama
puluhan tahun dengan itikad baik dan dasar kepemilikan yang sah.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan kepada Pemerintah oleh 23
Kepala Keluarga (KK) yang berada di RT 002/RW 001, KelurahanJurumudi, Kecamatan Benda yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang sudah dua kali dilakukan, namun berakhir dengan Penolakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Dan pada Gugatan yang Ketiga;kalinya saat ini, sedang dalam tahap
pemeriksaan bukti surat.

FORBAS Banten melalui Kuasa Hukumnya dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) Jum’at (19/02/2021) mengunjungi 23 Kepala Keluarga korban Penggusuran proyek jalan Tol Jorr II Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dan dalam kesempatan tersebut, FORBAS Banten melalui IKAMI Provinsi Banten mengeluarkan dan menyatakan sikapnya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah objek gusuran yang saat ini digarap pekerjaannya sebagai dasar hak
yang sah berupa SHM yang dikeluarkan Kantor Pertanahan setempat.

2. Bahwa terhadap gantirugi yang diberikan Pemerintah belum sesuai dan jauh dari
rasa keadilan tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Bahwa bantuan lokalisir berupa tempat tinggal yang disediakan pemerintah
beserta tanggungan makan 2x sehari diberhentikan sepihak tanpa penjelasan,
sehingga warga yang tergusur harus mengamen dan mengemis untuk
menyambung hidup dan tinggal dijalan Tol yang dikerjakan projeknya dengan
tenda plastik seadanya yang sangat tidak patut sebagai tempat tinggal untuk keluarga
dan anak-anak dibawah umur.

4. Bahwa penggusuran paksa termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM). Sebagaimana dimaksud Poin Pertama Commissionon Human Rights
Resolution 1993/77, menyatakan bahwa penggusuran paksa adalah “gross
violation of human rights” atau pelanggaran HAM berat.

5. Bahwa fakta hukum pada sidang sebelumnya terungkap dalam persidangan
berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang dihadirkan,
menerangkan bahwa warga yang tidak menempuh upaya hukum memperoleh
ganti rugi tanah dengan harga yang tinggi dua kali lipat dibanding warga yang
menempuh upaya hukum.

FORBAS Banten didampingi oleh Kuasa hukumnya Hulia Syahendra, SH. MH dari IKAMI Provinsi Banten beserta kunjungan oleh pihak Komisi III Fraksi PKS yang diwakili oleh MumtaazulIbad, SEI. MH. akan membawa permasalahan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) agar pemerintah lebih menyesuaikan nilai ganti kerugian yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa FORBAS Banten meminta kepada Presiden RI dan DPR RI untuk lebih memperhatikan nasib rakyat dan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan menegakkan keadilan.

Demikian siaran Pers dan pernyataan sikap yang disampaikan oleh FORBAS Banten dan diterima oleh MediaBantenCyber.co.id pada Senin (22/02/2021) malam. (Photo & Article of resource MBC-BTL)

Redaksi
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close