Friday, September 17, 2021
Home > News > Democracy > DPRD Kota Tangsel Mengabaikan Seruan Pemerintah Pusat di Tengah Merebaknya Covid-19

DPRD Kota Tangsel Mengabaikan Seruan Pemerintah Pusat di Tengah Merebaknya Covid-19


Banten-News | Democracy | Tangsel

Masih adanya kegiatan kedewanaan di gedung DPRD Kota Tangerang Selatan sangat berbanding terbalik jika kita melihat kantor-kantor pemerintahan lainnya yang sudah menerapkan WFH (Work Form Home) hingga meliburkan kegiatan, hal-hal tersebut dilakukan sebagai langkah dan upaya setiap stakeholders baik swasta maupun pemerintah agar penyebaran Virus Corona (Covid-19) ini dapat teratasi.

Jika melihat kegiatan di gedung DPRD Kota Tangerang Selatan pada hari Senin (23/03/2020), tampak terlihat PNS maupun  anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang masih masuk dan hadir di Gedung DPRD itupun terkesan tidak adanya kepedulian, nyaris tidak terlihat yang mengenakan masker. Malah terlihat masih menerima tamu kunjungan dari luar daerah.

Memang tanggal 21 Maret 2020 DPRD Kota Tangsel sedang melaksanakan Rapat Pembahasan LKPJ 2019, setiap OPD di Kota Tangerang Selatan.

Padahal jika melihat Kota/Kabupaten lain, contohnya Kota Bandung dan Kota Tangerang, yang telah lebih dulu menunda Rapat Penyampaian dan Pembahasan LKPJ Tahun 2019, namun untuk DPRD Kota Tangerang Selatan sendiri tidak mengundurkan waktu Penyelenggaraan Rapat tersebut.

DPRD Kota Tangsel Mengabaikan Seruan Pemerintah Pusat di Tengah Merebaknya Covid-19

Emmanuela Ridayati (Rida) anggota DPRD Kota Tangsel menyatakan “Saya sangat prihatin dengan masih adanya Kegiatan DPRD  dimana saya pribadi memutuskan untuk sosial distancing selama 2 minggu, hal ini sebagi wujud rasa solidaritas pada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung gerakan WFH (Work Form Home) untuk menanggulangi penyebaran Virus Covid-19.

Menurut Rida, Fraksi PSI sebetulnya telah meminta agar segala kegiatan DPRD yang tidak bersifat penting dan mendesak agar dapat diundur, misalnya untuk Rapat Pembahasan LKPJ yang sedang berlangsung di DPRD Kota Tangsel, dengan dasar  Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (Permen) No. 3 Tahun 2007 dan Pasal 71 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014, Rapat LKPJ tersebut dapat diundur. Dan bila memang ada rapat penting dan mendesak agar diselenggarakan, saya sudah menyarankan untuk menggunakan teknologi internet agar mengurangi kontak demi mengurangi penyebaran Covid-19. 

“Namun sangat ironis, entah tidak peduli atau gaptek, padahal berbagai aplikasi dan platform tersedia untuk keperluan itu, bisa Google Meeting, bisa Zoom, Skype atau yang lainnya. Kegiatan kedewanan dan rapat-rapat DPRD Kota Tangsel masih saja berlangsung dengan cara konvensional yaitu hadir secara fisik,” tandas Rida. (mediabantencyber.co.id)

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close