Saturday, September 26, 2020
Home > Uncategorized > BPN dan Polri Berantas Mafia Tanah PTSL

BPN dan Polri Berantas Mafia Tanah PTSL


Untuk menghentikan praktik mafia tanah dalam kepengurusan sertifikat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan

Nasional, mengandeng pihak Polri guna mengusut permainan kepengurusan sertifikat yang terjadi di kalangan masyarakat.

“Kami bekerjasama dengan Polri, karena dalam kepengurusan sertifikat tanah, khususnya yang menyangkut program nasional

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih banyak diwarnai dengan praktik pungutan liar (Punli),” kata Direktorat

Jendral Hubungan Hukum Keagrariaan Djamaluddin seusai rapat kerja dengan Kanwil BPN Provinsi Banten dan Tim Satgas pencegahan

serta pemberantasan mafia tanah dari Polda Metro Jaya dan Polda Banten, kemarin.

Padahal, kata dia, program PTSL tersebut, sudah berulangkali di sampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, tidak dipungut biaya

atau gratis. Namun yang terjadi di kalangan masyarakat mereka masih dibebani dengan biaya-biaya yang memberatkan.

“Pungli ini tidak hanya terjadi di Tangerang, melainkan juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia,” kata Jamaluddin menyikapi

masih banyaknya Pungli dikepengurusan PTSL di Tangerang Selatan.

Begitu juga kata Sunraizal, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN. Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan

Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia tanah akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terjadinya mafia tanah di

kepengurusan PTSL.

“Kami bersama Satgas akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Apabila masih ditemui Pungli, akan kami tindak tegas,”

kata dia.

Samahalnya kata Andi Tengri Abeng, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Banten. Ia mengatakan dalam waktu dekat bersama Satgas

pencegahan dan Pemberantasan mafia tanah Polda Banten akan turun ke bawah untuk mengawasi Pungli tersebut.

“Sebenarnya kepengurusan Sertifikat PTSL ini gratis. Dan warga hanya dibebani untuk biaya foto kopi, membeli materai dan

lainnya yang tidak lebih dari Rp 150 ribu,” kata dia.

Dan kalaupun ada biaya lain, seperti pengganti Transport kelompok masyarakat (Pokmas) yang biasanya terdiri dari pengurus RT,

RW, harus disepakati bersama dengan masyarakat setempat.

Itupun tentunya tidak akan lebih dari Rp 500 ribu. Kalau lebih dan tidak diawali dengan kesepatan, berarti masuk katagori

pungli.

Sementata itu Kasubdit II Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah) pada Ditkrimum Polda Banten, Ajun Komisari Besar Sofwan

Hermanto mengatakan pihaknya akan menindak tegas seriap mafia tanah yang berada di wilayah Banten, baik dalam kepengurusan PTSL

maupun lainnua.

“Untuk tahun ini, kamo sudaj menangani 15 kasus mafia tanah. Dari jumlah tersebut, lima oranh diantaranya sudah menjadi

tersangka. Sedangkan lainnya masih dalam pemeriksaan mendalam,” kata dia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, di beberapa kelurahan di Tangerang Selatan masih diwarnai dengan adanya

pungli PTSL. Bahkan dalam kepengirisan sertifikan program itu warga diminta beaya Rp 3 – 5 juta. Salah satunya terjadi di

Kelurahan Juramangu Barat, Kecamtan Pondok Aren. kota Tangerang Sekatan.

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close