Banten-News | Public Service | Jakarta
Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) meminta MUI untuk segera menentukan waktu Masiroh Kubro dan menetapkan Panglimanya. Tertunda-tertundanya penetapan Masiroh Kubroi bisa menjadi Back Fire (pukulan balik) terhadap MUI.
Jangan sampai penguasa menganggap MUI hanya bisa Bluffing (gertak sambal). Hal tersebut disampaikan oleh ASMaPi dalam keterangan Pers nya yang diterima pada Rabu, 9 September 2020 sore.
Presidium ASMaPi Edy Mulyadi mengatakan, rakyat dan umat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar Masiroh Kubro (aksi besar-besaran). Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat indonesia, khususnya ummat Islam saat ini sudah terlampaui banyak.
“Pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal-pasal di UUD 1945. Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU No. 2/2020 tentang Covid. Selain itu juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus law. Menurut ASMaPi semua hal tersebut tidak dapat dibiarkan.
“Rakyat dan umat benar-benar berharap MUI untuk segera menentukan waktu Masiroh Kubro dan menetapkan Panglimanya,” tandas Edy Mulyadi saat bersama ASMaPi diterima Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli, di kantor MUI, Rabu, 9 September 2020.
Menurut Edy, jika MUI terus menunda-nunda penetapan Masiroh Kubro dan Panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan umat yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.
Sementara itu pernyataan senada juga disampaikan oleh Presidium ASMaPi lainnya, Rina Trianingsih. Dia mengatakan, umat tidak bisa terlalu lama bersabar. Sebagai wadah para ulama yang sangat dihormati, MUI harus segera bersikap lebih tegas.
“ASMaPi kembali datang untuk menagih janji MUI. Jangan terlalu lama. Kesabaran umat ada batasnya,” tegas Rina yang juga Ketua Forum Banten Bersatu (Forbas).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen MUI KH Najamuddin menyatakan, menyangkut masalah RUU HIP dan BPIP, sikap MUI sudah jelas. TIDAK ADA KOMPROMI, MUI Menolak Total.
Tentang Masiroh Kubro dan Panglimanya, lanjut Najamuddin, MUI sudah menggelar Lima kali rapat khusus untuk membahasnya. Namun di internal MUI belum terjadi suara bulat.
“Masih ada beberapa pimpinan MUI yang MELANKOLIS, banyak pertimbangan ini dan itu. Tapi KH Muhyiddin Junaedi bersama kami yang muda-muda, sudah sepakat. MUI harus menjawab harapan dan tuntutan umat. Jadi, mohon sabarlah sedikit. Mohon tunggu dan mudah-mudahan sebentar lagi akan ada kepastian. In sya Allah,” ujar KH Najamuddin.
Pada kesempatan yang sama Ustadz Maulana Poso Siregar mengatakan, pemerintah terlampau banyak menyakiti hati umat Islam, baik melalui ucapan maupun kebijakannya. Menteri Agama, misalnya, berkali-kali pernyataannya menyudutkan dan mendiskreditkan umat Islam. Dan yang terbaru adalah tuduhannya, bahwa radikalisme masuk ke masjid-masjid melalui anak-anak good looking, yaitu mereka yang hafal Quran, bahasa Arab dan bacaan Quran nya bagus.
“Saya ingat Thariq bin Ziyad saat membebaskan Eropa. Ketika mendarat di pantai Selat Gibraltar, dia memerintahkan untuk membakar kapal-kapal yang mengangkut pasukannya. Tidak ada opsi kembali bagi pasukan. Demikian juga dengan umat saat ini. Pilihannya cuma dua, Isy Kariiman Awmut Syahidan (Hidup Mulia atau Mati Syahid),” pungkas Ustadz Maulana yang juga tokoh Tanjung Priok tersebut. (mediabantencyber.co.id)
