Monday, October 26, 2020
Home > News > Crime & Law > Anker Mendesak KPK Untuk Segera Memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tangsel

Anker Mendesak KPK Untuk Segera Memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tangsel


Banten-News | Crime & Law | Jakarta

ANKER (Analisis Keuanan Rakyat), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Walikota  Tanggerang Selatan (Tangsel) Airin, dan Wakil Walikota, Benyamin Davnie, atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung DPRD yang dilaksanaan sejak 2015 sampai 2018 dengan 12 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 211,6 miliar.

“Pertama, dalam beberapa paket pekerjaan pihak Pemkot Tangsel menganggarkan pagu anggaran yang tidak rasional anggaran sangat tinggi. Seperti pada pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung di tahun 2015 anggaran yang diajukan sebesar Rp 2.000.000.000, padahal untuk pekerjaan ini nilainya tidak lebih dari Rp900 juta,” ujar Direktur Eksekutif ANKER, M Said Ramadhan, pada Klikanggaran.com, Minggu (8-3).

Ia juga menjelaskan pada pembangunan gedung DPRD Tahap II, Pemkot Tangsel mengajukan anggaran sebesar Rp63,2 milyar nilai standard seharusnya tidak lebih dari Rp50 milyar.

“Kedua, dalam beberapa proyek Pemkot Tangsel menggunakan metode lelang umum pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur. Namun dalam pelaksanaan lelang pihak Pemkot Tangsel justru memenangkan peserta lelang dengan harga tertinggi, adapun peserta lelang dengan tawaran rasional justru digugurkan dengan alasan sepele seperti format surat yang tidak sesuai dan alasan lainnya yang terkesan mengada-ada,” tegasnya.

Ketiga, kata said, modus dalam dugaan permainan 12 proyek bernilai 200 miliar lebih ini berupa pemahalan harga (mark up), dan mengarahkan pemenang proyek dengan cara memasukan persyaratan kuncian.

“Seperti dalam Pembangunan Gedung DPRD kota Tangerang Selatan Tahap II yang dimenangkan oleh PT. CAU dengan nilai kontrak Rp 50,5 miliar, pihak Pemkot Tangsel menggugurkan peserta lelang dengan tawaran harga yang lebih rasional dan efisien seperti yang diajukan PT. DAU senilai Rp 48,8 miliar,” jelas M Said.

Lanjutnya, karena sejak perencanaan penganggaran pelaksanaan lelang proyek ini diduga sudah dimainkan mulai dari penentuan pagu anggaran yang tidak rasional, pelaksanaan proyek dengan nilai
kontrak yang mahal.

REKOMENDASI

“Anker mencatat ada pemborosan anggaran dalam pekerjaan 12 paket pembangunan gedung DPRD Kota Tangsel sebesar Rp 28,5 miliar. Berdasarkan catatan di atas, ANKER  mendorong KPK untuk membuka penyelidikan terkait pelaksanaan 12 proyek pembangunan gedung DPRD Kota Tangsel. Panggil dan periksa Walikota Tangsel Airin Rachmi dan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie,” tandasnya.

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close