Thursday, October 29, 2020
Home > Views > Commentary > Keluarga Remaja Islam BSD (KARIB) TOLAK KERAS Pengesahan UU Cipta Kerja

Keluarga Remaja Islam BSD (KARIB) TOLAK KERAS Pengesahan UU Cipta Kerja


Banten-News | Commentary | Tangerang Selatan

Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, seperti yang telah kita lihat bahwa pemerintah ingin menyederhanakan puluhan Undang- undang (UU) dan juga perizinan dalam satu paket Undang-Undang yang dikenal dengan RUU Omnibus Law yang pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu telah disahkan oleh DPR RI melalui rapat Paripurna yang dilakukan pada malam hari (menjelang tengah malam-red).

Pengesahan RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang terkesan sangat tergesa-gesa tersebut dianggap menjadi sebuah jalan pintas di mata pemerintah dalam situasi ekonomi Indonesia yang saat ini tidak baik. Mensikapi kondisi yang tidak baik tersebut membuat keresahan dikalangan anak-anak muda calon generasi penerus bangsa, seperti yang disampaikan oleh para Aktivis Remaja Masjid BSD kepada MediaBantenCyber.co.id pada Sabtu (10/10/2020) siang, yang disampaikan oleh Milzam Elkarami Bahar selaku Ketua Presidium Keluarga Remaja Islam BSD (KARIB).

“Menurut KARIB BSD, kapasitas kelembagaan pemerintah yang seharusnya dianalisis dengan benar untuk menemukan permasalahan inti sebelum membuat dan mengesahkan RUU Omnibus Law. Padahal permasalahan kelembagaan pemerintah seperti tindak pidana korupsi ataupun terkait Pilkada serentak yang menuai pro kontra saat ini bahkan disaat negeri ini sedang dilanda wabah Covid-19 yang  justru sangat butuh perhatian serta solusi dari pemerintah malah tidak diprioritaskan, pemerintah terkesan hanya ingin mengambil jalan pintas untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang sedang ada didepan mata kita sekarang,” ujarnya.

Lanjut Milzam, ada beberapa poin yang juga kenapa pembahasan terkait Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini wajib untuk DITOLAK, Pertama RUU Cipta kerja ini akan berdampak pada sektor informal yang berkontribusi jauh lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja Indonesia.

Kedua, Sumbangan Investasi dalam PDB Indonesia tertinggi se- ASEAN. Bahkan di Asia Indonesia menduduki Peringkat 3 (Tiga) yang paling di minati investor setelah Cina dan India, jadi bagi saya Indonesia sudah sangat memanjakan Investor besar yang tidak perlu ada tambahan Privilege baru.

Ketiga, dalam pasal 123 RUU Cipta Kerja  terkait bank tanah yang bertujuan untuk kepentingan Reforma Agraria, padahal fakta nya adalah sebaliknya, Saat ini hanya 68% penduduk Indonesia yang menguasai tanah di Indonesia, bank tanah hanya akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Bank tanah disini kita lihat diberikan hak pengelolaan dan dapat memberikan, Hak pakai, Hak Guna usaha, dan Hak Guna Bangunan kepada pihak lain sampai 90 Tahun.

Melihat jenis hak yang di berikan, jelas kepentingan bank tanah hanya untuk kepentingan bank tanah hanya untuk perusahaan dan bukan untuk kepentingan Re-Distribusi kepemilikan tanah termasuk kepada masyarakat adat dan petani Gurem.

Keempat, Omnibus Law hanya akan menguntungkan Investor besar dan pengusaha sektor formal, padal sektor formal seperti pedagang kaki lima sangat  berkontribusi terhadap nilai tambah ekonomi sebesar 77 % dan menyerap tenaga bekerja sebesar 57,03% .

Omnibus Law atau Cipta kerja (Cilaka) ini justru akan mempermudah PHK, penggusuran paksa secara massif, dan menimbulkan bencana Ekologis yang semua nya akan semakin melebarkan jurang kesejahteraan.

Kelima, Omnibus Law memaknai Investasi secara sempit hanya memprioritaskan Investor besar pada sektor tertentu, investasi terhadap kearifan local, pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan, Ekonomi subsisten dan lokal yang memberikan pekerjaan justru akan tergusur karena tertutup aksesnya.

Hal ini justru hanya akan menambah angkatan kerja baru yang tidak terserap oleh sektor formal, selain itu data dari BPKM dan BPS menunjukan bahwa kenaikan investasi di Indonesia tidak dibarengi dengan penurunan tingkat pengangguran.

Keenam, Menurut World Economic Forum 2019 dari 16 faktor yang memhambat Investasi peringkat teratas nya adalah KORUPSI. Regulasi Ketenagakerjaan dinilai tidak signifikan yang hanya menjadi faktor ke 13, sehingga tidak ada urgensinya untuk melonggarkan aturan ketenagakerjaan dan juga masih banyak lagi faktor faktor yang merugikan Buruh yang tentunya tidak ada keberpihakan kepada masyarakat Indonesia itu sendiri.

Yang pada intinya pengesahan RUU Cipta Kerja (CILAKA) atau Omnibus Law ini hanya akan menambah kusut hukum di Indonesia  dengan mengubah, menghapus, menambahkan Pasal-Pasal berbagai Undang-Undang secara Sporadik terlepas dari logika Struktur, dan bentuk Undang-Undang yang diubah.

Pengesahan RUU Cipta Kerja (CILAKA) mengamanatkan ratusan peraturan baru yang hanya akan menambahkan tumpeng tindih Regulasi, RUU Cipta Kerja juga membuat 31 Pasal yang bertentangan dengan Putusan MK, dan dari sekian banyak statement di atas maka dari itu menurut KARIB, mengapa perlunya Pengesahan RUU Cipta Kerja ini HARUS DITOLAK !. (MBC/BTL)

Admin
The Resource & Directory Of Banten Today
https://banten-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close